Kaitan pengemis ke
dalam kegiatan perekonomian
Pengemis adalah
orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum
dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
Di masa lalu, menjadi pengemis merupakan suatu keterpaksaan, saat ini merupakan
suatu pilihan yang dilakukan dengan sukarela. Daya tarik yang mengundang banyak
orang ini pada akhirnya menimbulkan persaingan di antara sesama pengemis. Salah
satu dampak dari persaingan adalah timbulnya koordinator lapangan, yang
mengatur jumlah pengemis di setiap titik sekaligus mencari titik-titik yang
berpotensi untuk menghasilkan pendapatan. Selain itu, pengemispun juga harus
menggunakan berbagai strategi untuk menarik perhatian dan mendorong orang untuk
memberikan uang kepada mereka. Jika di masa lalu, penampilan umum pengemis
adalah dengan baju yang kumuh, wajah yang kotor dan memelas, serta perilaku
yang menunjukkan kecacatannya, maka sekarang ini berbagai strategi mereka
lakukan, seperti:
1. Berdiri
di tengah terik matahari dengan cucuran keringat.
2. Menunjukkan
bukti bahwa mereka cacat, misalnya dengan tidak menggunakan baju atau
menggulung celananya. Saya pernah melihat seorang pengemis berbadan tegap
bertelanjang dada untuk menunjukkan bahwa dia kehilangan satu tangan, suatu
gabungan antara cacat dengan badan yang sehat. Strategi ini dilakukan karena
banyak pengemis yang berpura-pura cacat, misalnya dengan menyembunyikan tangan
atau kakinya dibalik pakaiannya.
3. Duduk
atau menggeletak di tengah jalan, di antara mobil-mobil, sehingga menimbulkan
lebih banyak perhatian bagi pengemudi agar tidak menabrak mereka dan lebih
memudahkan pengendara memberikan uang.
4. Menggendong
anak kecil atau langsung menggunakan anak kecil untuk mengemis. Penggunaan anak
kecil biasanya lebih efektif dalam memancing perhatian dan belas kasihan,
karena itu semakin banyak pengemis yang menggunakan anak dalam bekerja. Dengan
semakin banyaknya pengemis menggunakan strategi ini, maka berkuranglah efektivitasnya.
Lalu mereka bersaing dengan menggunakan anak yang semakin kecil ataupun bayi.
Seorang kompasioner pernah bercerita bertemu dengan pengemis yang membawa
bayinya yang masih berumur beberapa minggu.
5. Membawa
formulir sumbangan entah dari mesjid atau panti asuhan mana karena surat
permohonan yang terbungkus plastik sudah kotor untuk dibaca. Saya pernah
bertemu dengan beberapa orang anak yang menyerbu saya, masing-masing membawa
lembar dari mesjid/panti asuhan yang berbeda. Strategi ini cocok untuk menarik
perhatian dan uang dari orang yang enggan memberi uang untuk pengemis tapi
senang untuk menyumbang mesjid/panti asuhan. Model permintaan sumbangan ini
bukan gagasan orisinil dari pengemis. Mereka mungkin belajar dari permintaan
sumbangan yayasan sosial yang didirikan pejabat tinggi negara ataupun
permintaan sumbangan dari pensiunan pegawai tertentu, yang juga banyak
menghadapi permasalahan akuntabilitas, tercampur untuk kebutuhan pribadi (atau
lembaga) dan kebutuhan sosial.
6. Membawa
kardus-kardus sebagai tempat memasukkan sumbangan. Biasanya permintaan
sumbangan ini diikuti dengan tema-tema tertentu, misalnya bencana alam, Prita,
Bilqis, panti jompo, dan lain-lain. Mereka terlihat cukup terpercaya dengan
menggunakan seragam jaket berwarna tertentu, berpenampilan seperti mahasiswa.
Belakangan mereka mengaku dari LSM tertentu, namun yang menjadi permasalahan
adalah tidak ada laporan akuntabilitas atas uang sumbangan yang diterima.
7. Tampil
beda dengan membawa sebuah karton yang bertuliskan mereka membutuhkan biaya
sekolah atau biaya hidup.
Saat
ini semakin gencar dilakukan kampanye untuk tidak memberikan uang kepada
pengemis, (termasuk dalam bentuk peraturan dan fatwa haram) dan juga
pengungkapan berbagai fakta mengenai kekayaan pengemis Masalahnya adalah tidak memberikan
uang kepada pengemis ternyata tidak membuat orang berhenti menjadi pengemis.
Mereka malah melakukan drama-drama yang lebih menyayat hati, seperti membawa
bayi yang masih berumur beberapa minggu, berpanas-panasan dan berhujan-hujan
dengan bayinya, menggeserkan badannya di antara roda-roda mobil.
Pemerintah
daerah pada dasarnya dengan mudah dapat membasmi pengemis. Lokasi operasi
pengemis mudah diketahui. Mereka biasanya beroperasi di jalan-jalan macet,
termasuk di perempatan jalan. Pengemis juga mudah ditemukan di berbagai
jembatan penyeberangan. Usaha untuk menangkap pengemis juga telah dilakukan
tapi kemudian menjadi tayangan yang menyentuh rasa kemanusiaan kita, termasuk
pembelaan dari LBH Jakarta yang menyatakan penangkapan pengemis merupakan tindakan
kriminal karena Pemerintah tidak mampu menyediakan lapangan kerja. Akhirnya
Pemerintah serba salah dan lebih memilih untuk menghukum orang-orang yang
memberikan uangnya kepada pengemis dan masalah pengemis tidak pernah
terselesaikan secara tuntas.
Faktor
kemiskinan (struktural, kultural, natural, dan mental) sangat memengaruhi
terjadinya perilaku seseorang yang ujungnya adalah munculnya fenomena
peminta-minta atau pengemis. Semakin banyak jumlah orang miskin semakin
potensial mereka menjadi pengemis. Dalam bahasa pembangunan terjadinya
kebergantungan ekonomi pada orang lain yang semakin tinggi. Secara lebih rinci,
dalam prakteknya ada lima jenis pengemis yang disebabkan karena keterbatasan
aset dan sumber ekonomi, rendahnya mutu mental seperti rasa malu dan spirit
mandiri yang kurang.
Pertama,
mengemis karena yang bersangkutan tidak berdaya sama sekali dalam segi materi,
karena cacat fisik, tidak berpendidikan, tidak punya rumah tetap atau
gelandangan, dan orang lanjut usia miskin yang sudah tidak punya saudara sama
sekali. Mengemis menjadi bentuk keterpaksaan. Tak ada pilihan lain.
Kedua,
mengemis seperti sudah menjadi kegiatan ekonomi menggiurkan. Mulanya mengemis
karena unsur kelangkaan aset ekonomi. Namun setelah beberapa tahun walau sudah
memiliki aset produksi atau simpanan bahkan rumah dan tanah dari hasil mengemis
tetapi mereka tetap saja mengemis. Jadi alasan mengemis karena tidak memiliki
aset atau ketidakberdayaan ekonomi, untuk tipe pengemis ini tidak berlaku lagi.
Sang pengemis sudah merasa keenakan. Tanpa rasa malu dan tanpa beban moril di
depan masyarakat.
Ketiga,
mengemis musiman, misalnya menjelang dan saat bulan ramadhan, hari idul
fitri, dan tahun baru. Biasanya mereka kembali ke tempat asal setelah
mengumpulkan uang sejumlah tertentu. Namun tidak tertutup kemungkinan
terjadinya perubahan status dari pengemis temporer menjadi pengemis permanen.
Keempat,
mengemis karena miskin mental. Mereka ini tidak tergolong miskin sepenuhnya.
Kondisi fisik termasuk pakaiannya relatif prima. Namun ketika mengemis,
posturnya berubah 180 derajat; apakah dilihat dari kondisi luka artifisial atau
baju yang kumel. Maksudnya agar membangun rasa belas kasihan orang lain.
Pengemis seperti ini tergolong individu yang sangat malas bekerja. Dan
potensial untuk menganggap mengemis sebagai bentuk kegiatan profesinya.
Kelima,
mengemis yang terkoordinasi dalam suatu sindikat. Sudah semacam organisasi
tanpa bentuk. Dengan dikoordinasi seseorang yang dianggap bos penolong, setiap
pengemis (“anggota”) setia menyetor sebagian dari hasil mengemisnya kepada
sindikat. Bisa dilakukan harian bisa bulanan. Maka mengemis dianggap sudah
menjadi “profesi”. Ada semacam pewilayahan operasi dengan anggota-anggota
tersendiri.
Menangani pengemis
di Indonesia
Indonesia merupakan sebuah Negara hukum dan
berdasarkan hukum, sehingga dasar hukum yang melandasi kekuatan Negara untuk
berkewajiban memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar tersebut telah
tergariskan dengan jelas. Berdasarkan UUD 45 dengan perubahannya, BAB XIV
Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial - Pasal 34 yaitu:
1. Fakir miskin
dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara.
2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial
bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu
sesuai dengan martabat kemanusiaan;
3. Negara
bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas
pelayanan umum yang layak.
Ketentuan
lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Hanya
saja sekarang ini peran pemerintahan dalam hal pemeliharaan warga Negara
Indonesia yang tergolong fakir miskin dan terlantar tersebut belum cukup
tampak.
Kembali
kepada kewajiban Negara untuk memelihara para fakir miskin dan anak-anak
terlantar. Saya sering membayangkan bagaimana sebuah Negara besar seperti
Indonesia harus bertindak dengan rencana dan tindakan nyata menghadapi para
fakir miskin dan anak-anak terlantar, yang juga merupakan warga Negara
Indonesia.
Poin pertama
adalah Indonesia harus mempunyai suatu lembaga khusus yang menangani mengenai
masalah kesejahteraan ini. Indonesia sebenarnya telah mempunyai Departemen
Sosial, tetapi entah mengapa gaung kerja dari Departemen ini kurang terdengar.
Masyarakat tidak tahu harus kemana ketika mengalami masalah kesejahteraan dan
masalah keluarga lainnya (misalnya KDRT yang banyak terdapat di Indonesia).
Selama ini masyarakat masih bergantung kepada lembaga donor swasta atau
perseorangan untuk mendapatkan bantuan keuangan atau mendapatkan perlindungan
atas kasus KDRT. Mereka pun terkesan bekerja sendiri-sendiri tanpa ada
koordinasi dengan Departemen Sosial Republik Indonesia. Seandainya Departemen
Sosial bergigi dan bertaring, maka setiap Kecamatan dapat mempunyai sebuah
Kantor Dinas Sosial yang jelas dan nyata yang mudah diakses oleh seluruh warga
masyarakat, untuk membantu menyelesaikan masalah kesejahteraan masyarakat ini.
Poin kedua,
Indonesia seharusnya mempunyai data yang jelas berapa pendapatan per bulannya
dari setiap warga Negara, dan apakah pendapatan tersebut cukup untuk memenuhi
standard hidup layak, sehat dan nyaman untuk seluruh keluarga. Ketika ternyata
pendapatan keluarga tersebut di bawah garis untuk standard hidup layak, sudah
seharusnya Indonesia memberikan subsidi kepada mereka dengan standard subdisi
yang jelas diatur dengan undang-undang dan terukur. Pemerintah juga wajib
memberikan tunjangan kepada setiap anak, bagi semua anak yang lahir dari
keluarga yang mempunyai pendapatan keluarga yang tidak cukup untuk dapat
memberikan standard hidup layak pada keluarga tersebut. Tunjangan ini tentu
saja harus meliputi tunjangan pendidikan hingga lulus SMA dan tunjangan
kesehatan. Saya rasa subsidi ini dapat menggantikan subsidi BBM, yang notabene
justru banyak dinikmati para kaum yang mempunyai keluasan rejeki. Dengan
menghapus subsidi BBM, tetapi menggantinya dengan subsidi untuk hidup layak
bagai masyarakat yang kurang beruntung (serta untuk membangun transportasi
publik yang murah dan bagus), maka saya kira kesejahteraan masyarakat akan
lebih dapat ditingkatkan.
Poin ketiga,
mengenai anak-anak yatim piatu yang tinggal di panti asuhan. Saya kira
tunjangan Negara yang menjamin anak-anak dapat hidup layak serta terjamin
pendidikan dan kesehatannya juga berlaku untuk anak-anak yatim piatu yang
tinggal di rumah-rumah panti asuhan, sehingga mereka mendapatkan kepastian
kondisi nyaman akan hidup dan masa depannya. Setiap panti asuhan harus
mendapatkan pengawasan yang menyeluruh dari Negara untuk menjamin kesejahteraan
anak-anak panti, selain mengawasi kesejahteraan fisik dan psikis anak-anak
tersebut, juga untuk menjamin bahwa anak-anak tersebut yang merupakan anak-anak
yang berkepribadian unggul untuk dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik di
masa depan nanti.
Poin
keempat, bagi keluarga-keluarga yang berpendapatan rendah sehingga tidak mampu
untuk bertempat tinggal yang layak, pemerintah dapat menyediakan suatu kompleks
rumah tinggal milik Negara atau apartemen-apartemen milik Negara yang dapat
dipergunakan oleh keluarga tersebut secara gratis dalam kurun waktu tertentu
sampai mereka dirasa akan mampu untuk mendapatkan pendapatan yang layak untuk
tinggal di rumah atau apartemen sewaan yang murah tetapi sehat dan layak huni.
Dengan menempatkan keluarga-keluarga yang kurang beruntung dalam hal materi
tersebut dalam suatu kompleks bersama, maka pengawasan dengan mudah dapat
dilakukan.
Poin kelima,
bagi para pengemis dan gelandangan. Para pengemis yang memang mengemis karena
berada dalam kondisi kekurangan, maka pemerintah dapat menempatkan mereka dalam
rumah atau apartemen milik Negara tersebut, sambil mereka mendapatkan pembinaan
untuk mampu bekerja untuk dapat mempunyai kehidupan yang layak bagi dirinya
atau keluarganya. Bahkan bagi mereka yang bersedia, pemerintah dapat mengirim
mereka sebagai warga transmigrasi (baca poin kelima) agar mempunyai pendapatan
yang cukup bagi keluarganya. Sementara bagi mereka yang mengemis karena
menjadikan mengemis sebagai pekerjaan dan sebenarnya mereka adalah orang-orang
yang kaya, seperti kasus Walang dan Sa’aran, saya kira pemerintah harus berani
memberikan hukuman pidana bagi mereka karena telah melanggar undang-undang
kesejahteraan masyarakat (adakah undang-undang ini? Kalau tidak ada, bisa
dibuat dulu J )
Poin keenam,
pemerintahan dapat membangun suatu kawasan industri atau peternakan atau perkebunan
baru di luar Jawa, di mana masih banyak kawasan yang cukup luas. Selain
membangun sentra industrinya, pemerintah juga harus membangun suatu kompleks
perumahan, sekolah dari TK sd SMA, PUSKESMAS, pasar rakyat yang bersih dan
berkonsep mall didekat kawasan industri tersebut. Dengan konsep yang sama
dengan transmigrasi; maka selain masyarakat sekitar yang menjadi pekerja, maka
pemerintah dapat mengirimkan warga masyarakat dari daerah lain (tidak hanya
dari Pulau Jawa) yang sebelumnya hidup sebagai gelandangan atau pengemis atau
hidup di bawah garis hidup layak lainnya untuk pindah ke kawasan tersebut
sebagai pekerja; dan menempati rumah layak huni serta berpendapatan cukup untuk
dapat hidup layak di kawasan baru tersebut. Barangkali pemerintah dapat belajar
dari TOTAL E&P Indonesia di Sangatta – Kalimantan Timur atau Freefort di
Papua, bagaimana mereka menyediakan wilayah huni yang lengkap bagi para
pekerjanya yang datang dari seluruh Indonesia dan dunia. Konsep ini juga
menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup luas selain pekerja pabrik atau
peternakan atau perkebunan tersebut; misalnya guru sekolah yang berkualitas
tinggi, dokter-dokter, pedagang di pasar, dan lain-lainnya. Dengan membangun
sentra industri tersebut, maka kepemilikan kawasan atau industri tersebut
berada di tangan pemerintah. Sehingga prinsip UUD 45 - BAB XIV Perekonomian
Nasional dan Kesejahteraan Sosial - Pasal 33 ayat 2 bahwa Cabang-cabang
produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak
dikuasai oleh Negara, akan daapt diraih.
Konsep ini saya kira akan lebih baik
daripada konsep transmigrasi seperti yang selama ini ada, yang notabene banyak
terdengar sebagai suatu kegagalan daripada kesuksesan dari tahun ke tahun.
Karena dengan konsep seperti sekarang ini, masyarakat seperti telah dilepas ke
hutan rimba tanpa bekal yang cukup dan berlaku hukum rimba pula yaitu siapa
yang kuat akan menang.
Dampak negatif yang timbul akibat
kegiatan ini antara lain :
1. Bagi diri sendiri
Mereka yang melakukan pekerjaan
tersebut akan merasa malu di dalam masyarakat, kemudian mereka akan dikucilkan.
Dan mereka akan merasa terdiskriminasi di dalam masyarakat.
2. Bagi Masyarakat/Lingkungan
Kegiatan meminta-minta yang mereka
lakukan jelas mengganggu kenyamanan masyarakat/lingkungan, karena mereka
keberadaan mereka yang berada di tempat umum. Tidak sedikit dari mereka
meminta-minta dengan mengajak anak-anak mereka yang masih balita.
3. Bagi Negara
Meminta-minta jelas memiliki dampak
negatif terhadap negara kita, karena negara kita dianggap negara yang tidak
mampu menjamin kemakmuran hidup warganya, sehingga hal ini menimbulkan masalah
sosialyang juga menjadi tanggung jawab negara.
Sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar