PENTINGNYA PENDIDIKAN DEMOKRASI BAGI TERLAKSANANYA NILAI-NILAI DEMOKRASI DI INDONESIA

Pengertian Pendidikan Demokrasi

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui  pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, merasa, atau tindakan dapat dianggap pendidikan. Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah dan kemudian perguruan tinggi, universitas atau magang.

Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu Demos dan Kratein.Demos berarti rakyat, sedangkan kratein berarti kekuasaan. Bentuk kekuasaan dari, oleh, dan untuk rakyat.

Pendidikan yang demokratik adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah sesuai dengan kemampuannya. Pengertian demokratik di sini mencakup arti baik secara horizontal maupun vertikal. Maksud demokrasi secara horizontal adalah bahwa setiap anak, tidak ada kecualinya, mendapatkan kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan sekolah. Hal ini tercermin  pada UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yaitu : “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”. Sementara itu, demokrasi secara vertikal ialah bahwa setiap anak mendapat kesempatan yang sama untuk mencapai tingkat pendidikan sekolah yang setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuannya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi diartikan sebagai gagasan atau  pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Dalam pendidikan, demokrasi ditunjukkan dengan pemusatan  perhatian serta usaha pada si anak didik dalam keadaan sewajarnya (intelegensi, kesehatan, keadaan sosial, dan sebagainya). Di kalangan Taman Siswa dianut sikap tutwuri handayani, suatu sikap demokratis yang mengakui hak si anak untuk tumbuh dan berkembang menurut kodratnya.

Pendidikan demokrasi pada hakekatnya membimbing peserta didik agar semakin dewasa dalam berdemokrasi dengan cara mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi, agar  perilakunya mencerminkan kehidupan yang demokratis. Dengan demikian, tampaknya demokrasi pendidikan merupakan pandangan hidup yang mengutarakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama di dalam  berlangsungnya proses pendidikan antara pendidik dan anak didik, serta juga dengan  pengelola pendidikan.

Indonesia sesungguhnya memiliki pengalaman yang kaya akan pendidikan demokrasi. Menurut Udin S. Winataputra, sejak tahun 1945 sampai sekarang instrument perundangan sudah menempatkan pendidikan demokrasi dan HAM sebagai bagian integral dari pendidikan nasional. Misalnya, dalam usulan BP KNIP tanggal 29 Desember 1945 dikemukakan  bahwa “Pendidikan dan pengajaran harus membimbing murid-murid menjadi warga Negara yang mempunyai rasa tanggung jawab”, yang kemudian oleh kementrian PPK dirumuskan dalam tujuan pendidikan: “..untuk mendidik warga negara yang sejati yang bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara dan masyarakat” dengan cirri-ciri sebagai  berikut: “Perasaan bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa; perasaan cinta kepada Negara; perasaan cinta kepada bangsa dan kebudayaan; perasaan berhak dan wajib ikut memajukan negaranya menurut pembawaan dan kekuatannya; keyakinan bahwa orang menjadi bagian tak terpisahkan dari keluarga dan masyarakat; keyakinan bahwa orang yang hidup bermasyarakat harus tunduk pada tata tertib; keyakinan bahwa pada dasarnya manusia itu sama derajatnya sehingga sesama anggota masyarakat harus saling menghormati, berdasarkan rasa keadilan dengan berpegang teguh pada harga diri; dan keyakinan bahwa Negara memerlukan warga  Negara yang rajin bekerja, mengetahui kewajiban, dan jujur dalam pikiran dan tindakan”.

Dari kutipan di atas, dapat dilihat bahwa semua ide yang terkandung dalam butir- butir rumusan tujuan pendidikan nasional sesungguhnya merupakan esensi pendidikan demokrasi dan HAM.

Hubungan Pendidikan dan Demokrasi

Dalam perspektif studi cultural, system pendidikan merupakan bagian yang terintegrasi dari sistem budaya, sosial, politik, dan ekonomi sebagai suatu kebutuhan. System  Negara dan pendidikan merupakan sistem yang terintegrasi dalam sistem kekuasaan. Dalam kaitan ini, terdapat hubungan yang erat antara pendidikan dan demokrasi yaitu:

1.      Pendidikan sebagai sarana perubahan budaya masyarakat

Masalah pendidikan tidak lepas dari kebudayaan suatu masyarakat dan politik di dalamnya. Proses pendidikan bersifat dinamis yang menggerakkan dan merubah nilai-nilai suatu masyarakat sesuai dengan perubahan kehidupan yang ada. Pendidikan dipengaruhi oleh bentuk-bentuk kebudayaan masyarakat lokal maupun nasional dengan dinamika yang ditentukan oleh kemampuan-kemampuan pribadi sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian, tanpa pendidikan tidak mungkin suatu masyarakat dapat merubah budaya dan negaranya ke arah yang lebih baik.

2.      Pendidikan sebagai pelaksana kekuasaan negara

System pendidikan dapat merubah gaya hidup suatu masyarakat karena dapat merubah tingkah laku seseorang dalam berpikir yang lebih terbuka. Dalam pandangan studi cultural, peran Negara dapat bersifat positif apabila lembaga-lembaga pendidikan  juga mempunyai control terhadap pelaksanaan kekuasaan Negara. Masyarakat berhak ikut serta dalam setiap proses pelaksanaan pendidikan sejak pada tahap perencanaan,  pelaksanaan, dan evaluasi lembaga pendidikan. Atas dasar tersebut, pembangunan suatu mayarakat hanya dapat terjadi apabila masyarakat itu sendiri mempunyai sikap demokratis, kesatuan bangsa atau nasionalisme, dan rasa persatuan. Masyarakat akan kritis terhadap kebijakan yang dimunculkan oleh penguasa. Dan dari sikap kritis tersebut akan menjadi benih bagi demokratisasi penyelenggaraan Negara.

3.      Tujuan otonomi pendidikan yang sejalan dengan Negara demokratis

Hakikat pendidikan demokratis sendiri adalah pemerdekaan. Sedangkan tujuan  pendidikan dalam suatu Negara yang demokratis adalah membebaskan anak bangsa dari kebodohan, kemiskinan, dan berbagai perbudakan lainnya. Hal ini sejalan dengan tujuan otonomi pendidikan yang memberdayakan manusia melalui otonomi lembaga-lembaga pendidikan di masyarakat baik dalam bentuk pendidikan Negara maupun  pendidikan swasta. Eksistensi pendidikan swasta menunjukkan dengan jelas bahwa antara politik dan pendidikan saling berkaitan. Keterkaitan ini menandakan bahwa  politik tidak lepas dari pendidikan dan demikian pula pendidikan tidak bisa lepas dari  politik.

Seorang tokoh demokrasi dan pendidikan, John Dewey juga melihat hubungan yang begitu erat antara pendidikan dan demokrasi. Dewey mengatakan bahwa apabila kita berbicara mengenai demokrasi, maka kita memasuki wilayah pendidikan. Menurutnya pendidikan merupakan sarana bagi tumbuh dan berkembangnya sikap demokrasi. Oleh karena itu pendidikan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari  penyelenggaraan Negara yang demokratis.

Tujuan Pendidikan Demokrasi

Tujuan pendidikan demokrasi adalah untuk mempersiapkan warga masyarakat  berpikir kritis dan berpikir demokratis. Namun demikian dalam Kaitan dengan pendidikan,  persoalan, yang muncul adalah mungkinkah pendidikan demokrasi dilangsungkan dalam suasana sekolah yang sangat birokratis, hirairkis-sentralistis dan elitis.

Dengan demikian tampaklah bahwa demokrasi pendidikan merupakan pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama di dalam  berlangsungnya proses pendidikan antara pendidik dan anak didik, serta juga dengan pengeola  pendidikan.

Karena itulah demokrasi pendidikan dalam pengertian yang lebih luas, patut selalu dianalisis sehingga memberikan manfaat dalam praktek kehidupan dan pendidikan yang paling tidak mengandung hak-hak sebagai berikut:

·         Rasa hormat terhadap harkat dan martabat sesama manusia.

Dalam hal ini demokrasi dianggap sebagai pilar pertama untuk menjamin  persaudaraan hak manusia dengan tidak memandang jenis kelamin, umur, warna kulit, agama dan bangsa.

·         Setiap manusia memiliki perubahan ke arah pikiran yang sehat.

Dengan acuan prinsip inilah yang melahirkan adanya pandangan bahwa manusia itu haruslah di didik, karena dengan pendidikanlah manusia akan berubah dan berkembang kearah yang lebih sehat dan baik serta sempurna.

·         Rela berbakti untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama.

Dalam konteks ini, pengertian demokrasi tidaklah berarti dibatasi oleh kepentingan individu-individu lain, atau dengan kata lain bahwa seseorang menjadi bebas karena orang lain menghormati kepentingannya.

Maka dari itu prinsip demokrasi pendidikan adalah sangat dipengaruhi oleh konteks dimana  pikiran itu ada, sifat dan jenis masyarakat apa yang melatarbelakangi masalah tersebut. masyarakat agraris berbeda dengan masyaraklat modern. Masyarakat pedesaan (prosentasi desa lebih besar daripada kota), akan juga berbeda adanya.

Pelaksanaan Demokrasi Pendidikan di Indonesia

Demokrasi pendidikan merupakan proses buat memberikan jaminan dan kepastian adanya persamaan kesempatan buat mendapatkan pendidikan di dalam masyarakat tertentu. Pelaksanaan demokrasi pendidikan di Indonesia pada dasarnya telah dikembangkan sedemikian rupa dengan menganut dan mengembangkan asas demokrasi dalam  pendidikannya, terutama setelah diproklamirkannya kemerdekaan, hingga sekarang. Pelaksanaan tersebut telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia  Pasal 31 UUD 1945;

 Ayat (1): Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.

 Ayat (2): pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Dengan demikian di negara Indonesia, semua warga negara diberikan kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan, yang penyelenggaraan pendidikannya diatur oleh satu undang-undang sistem pendidikan nasional, dalam hal ini tentu saja UU nomor 2 tahun 1989.

Pendidikan dapat menjadi salah satu upaya strategis pendemokrasian bangsa indonesia, khususnya di kalangan generasi muda. pendidikan yang dimaksud adalah model pendidikan yang berorientasi pembangunan karakter bangsa melalui pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek pembelajaran melalui cara-cara pebelajaran yang demokratis, partisipatif, kritis, kreatif, dan menantang aktualisasi diri mereka. Dalam konteks ini, proses belajar tidak lagi menjadi monopoli dosen maupun guru, tetapi menjadi milik  bersama dan menjadikan proses belajar sebagai wadah untuk dialog dan belajar bersama.

Pendidikan model ini sangat relevan bagi pengembangan pendidikan demokraasi, yang biasa dikenas sebagai pendidikan kewargaan (Civic Education). Sebagai komponen warga negara, pengalaman mahasiswa dan siswa dalam praktik berdemokrasi di kelas akan sangat berharga bagi proses transpormasi nilai-nilai demokrasi dan HAM dalam kehidupan sosial. Kampus dan sekolah dengan demikian dapat berfungsi sebagai laboratorium dan katalis demokrasi. Tetapi, menjadikan kampus dan sekolah sebagai tempat pendadaran demokrasi tidak akan maksimal tanpa dukungan komponen civitas akademika, staf, karyawan, dan pimpinan.

Peran lembaga pendidikan tinggi sangatlah penting dan strategis dalam proses  pengembangan budaya demokrasi di kalangan generasi muda. sejarah telah membuktikan  bahwa mahasiswa adalah tulang punggung gerakan reformasi. mahasiswa tercatat sebagai kekuasaan genuine dari gerakan reformasi di indonesia. ketulusan, semangat, dan keberpihakan pada nasib rakyat dan masa depan indonesia telah menjadikan mahasiswa sebagai agen perubahan di indonseia yang selalu diperhitungkan dari masa ke masa.




SUMBER:
http://www.academia.edu/9708488/MAKALAH_PENTINGNYA_PENDIDIKAN_DEMOKRASI_PADA_GENERASI_MUDA_Disusun_untuk_memenuhi_salah_satu_tugas_Mata_Kuliah_Pendidikan_Kewarganegaraan_

KETIDAK SEIMBANGAN ANTARA HAK DAN KEWAJIBAN PADA MASYARAKAT

Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dngan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga Negara harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tiak akan pernah seimbang. Apabila masyarakat tidak bergerak utuk merubahnya. Karena para pejabat tidak akan pernah merubahnya. Walaupun rakyat banyak menderita karena hal ini. Mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan materi dari pada memikirkan rakyat, sampai saat ini masih banyak rakyat yang belum mendapatkan haknya.

Oleh karena itu kita sebagai warga Negara yang berdemokrasi harus bangun dari mimpi kita yang buruk ini dan merubahnya untuk mendapatkan hak-hak dan tidak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga Negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataan banyak warga Negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya.

Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak dari pada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada akan terjadi kesenjangan social yang berkepanjangan.

Hak adalah kuasa yang semestinya di terima setelah melakukan kewajiban oleh pihak tertentu yang harus di berikan. Sedangkan Kewajiban adalah perbuatan yang harus di lakukan demi terwujudnya keamanan dan kenyamanan, dan apabila melanggar akan terkena sanksi dai pihak-pihak berwenang.

Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang harus seimbang dengan melakukan kewajiban terlebih dahulu, setelah itu baru mendapat apa yang semestinya telah dilakukan. Kewajiban disini wajib bagi kita manusia untuk mengerjakannya, sebagai contoh umat muslim berkewajiban Sholat 5 waktu, membayar zakat,puasa ramadhan, menghormati umat agama lain dll. Mahasiswa menuruti segala peraturan yang ada di kampus, membayar uang semester, mengerjakan tugas,

Dan kewajiban kita sebagai warga Negara Indonesia yaitu membayar pajak dengan syarat memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) lalu menuruti segala peraturan baik UUD 1945 ataupun lainnya. Kewajiban seorang karyawan yaitu datang tepat waktu, tidak membuat onar, rajin masuk dll. Apabila melanggar kewajiban akan terkena sanksi-sanksi baik di kucilkan dari masyarakat, hilang kepercayaan, maupun sanksi lainnya, bahkan sanksi pidana. Kewajiban disini sangatlah penting untuk di kerjakan atau di taati dan jangan sampai-sampai coba berani melanggarnya. Untuk Hak janganlah di permainkan karena Hak disini sangatlah sensitive dalam arti sensitive yaitu yang sampai di ganggu gugat sebagai contoh Lembaga swadaya HAM (Hak asasi Manusia) sangatlah penting bagi warga ini untuk mensejahterakan atau mendapatkan apa yang sesuai kita dapatkan.

Berbicara dengan Hak dan kewajiban di negeri Indonesia ini dinilai kurang keras dalam menyikapi apa yang seharusnya diterima oleh rakyat ini. Banyak orang yang masih kelaparan, tidak mendapatkan pendidikan yang semestinya di dapatkan, pekerja di bawah umur dalam arti anak jalanan tidak semestinya anak seusia itu mendapatkan hak yang seperti itu maka diperlukanlah gerakan-gerakan yang sekiranya bias memperbaiki Hak dalam pendidikan usia anak, agar tidak berdampak pada pengangguran yang membeludak.

Berdasarkan pasal 27 ayat 2 “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” di sini pemerintah sudah menjamin bahwa rakyat berhak atas pekerjaaan dan penghidupan yang layak. Tapi buktinya masih belum 100% terbukti banyak warga Indonesia yang sampai saat ini masih belum mempunyai pekerjaan yang layak, dan tidak semestinya tidak didapatkan. Seperti buruh-buruh yang tidak sesuai antara pekerjaan yang ialakukan dengan hak dalam arti gaji yang iadapatkan. Contoh adanya outsourching sebaiknya pemerintah menghapus system ini karena dinilai buruh banyak yang mengeluh dengan adanya system outsourcching,indah rasanya bila rakyat ini terutama buruhnya makmur, Karen sabagian besar penduduk Indonesia adalah berprofesi sebagai buruh, jika buruh makmur dengan otomatis Negara akan makmur pula.

Mengenai penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, seperti kita tahu di luar sana, banyak orang-orang yang terbelakang, seperti pemulung dia tidak layak untuk hidup seperti itu, anak-anak jalanan yang kian lama kian bertambah karena kurangnya pemerintah dalam memperhatikan anak jalanan, seandainya pemerintah mendengar atau terjun langsung apa yang rakyat kecil rasakan, pasti kasihan dan bersimpatik, tidak semestinya anggota DPR RI kerjanya cuma rapat didalam ruangan yang penuh dengan fasilitas sekali-sekali diadakan berkunjung kerakyat kecil, berbagi , mengetahui penderitaan apa yang dirasakan olehnya. Sungguh sedih bangsa ini apabila pemimpin atau petinggi Negara tidak mendengar jeritan rakyat kecil, yang di alaminya cuma kepentingan mereka semata bahkan dalam pasal 27 ayat 2 yang berbunyi “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya).

Rasanya tidak habis-habis bila membicarakan tentang Hak yang menyimpang atau yang tidak seharusnya didapatkan di negeri ini dalam contoh kasus kekerasan dalam rumah tangga, sampai saat ini masih belum terselesaikan juga dan pihak tersangka tidak juga jera dalam kasus ini, padahal Negara sudah menjamin dalam pasal 28C ayat1 yaitu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang.

Hak TKI yang berhak mendapatkan perlindungan, kejam terasa apabila kita mendengar berita TKI yang beredar di media massa, sungguh mengerikan sekali apa yang menimpa TKI yang mendapat perlakuan tidak wajar dengan majikannya di luar sana padahal mungkin mereka sudah melakukan kewajiban meraka sebagai tenaga kerja rumah tangga, dan apa yang didapat mengecewakan hak tidak sebanding dengan kewajiban kewajiban sudah dilaksanakan dengan baik dan alhasil hak tidak setimpal , yang justru melanggar hukum yaitu berupa penyiksaan yang dialami, itu Karena pihak dari pemerintah Indonesia kurang memperhatikan TKI yang berkerja diluar negri, mereka pulang dengan keadaan disiksa bahkan mungkin hampir merenggut nyawanya seperti yang kita tahu contoh kasus satinah yang berada di negri timur tengah, satinah di vonis hukuman mati,dan kita juga mengetahui hukuman mati yang melanda saudara kita di nusa tenggara timur yang kita tahu namanya wilfrida beliau terkena hukuman mati di Negara seberang, di Malaysia. sungguh mengerikan nasib TKI Indonesia, Negara ini Indonesia tidak ada habisnya berita mengenai penyiksaan TKI. Entah salah dalam proses pengiraman TKI apa entah salah dari SDM dari TKI tersebut yang pasti pemerintah tidak boleh mengirimkan TKI yang sembarangan dalam arti illegal, karna itu sangat berbahaya bagi TKI-TKI yang berada diluar sana, disamping kurang pantauan dari pemerinta itu sendiri, dan juga kenyamanan,kelayakan pada pekerja.

Kewajiban Negara Indonesia dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : “segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Tidak lumrah rasanya kita mengenal pelanggaran hukum sperti contoh kecil yaitu menyebrang jalan yang sudah di sediakan yaitu zebra cross, pihak penyebrang jalan tidak habis-habisnya melanggar peraturan ini, sungguh rasanya sangat disepelakan sekali peraturan ini, dari mulai anak-anak sampai dewasa tetap saja melanggar peraturan ini dan akibatnya bila sudah melanggar pertama, kemacetan yang terjadi di jalan, kedua terjadinya korban tabrak lari, dan pihak penyebrang jalan yang tak menyebrang di zebra cross inilah yang menjadi korban karena melanggar peraturan, lalu Trotoar banyak troatoar yang masih di salah gunakan disini, dari untu berjualan, sampai pengendara motor ikut menapaki kendaraannya disini,jika trotar ini digunakan sebagai mana mestinya yaitu untuk mejalan kaki, mungkin akan berkurang kemacetan yang ada diindonesia, misalnya mengurang kendaraan pribadi untuk keluar menuju kendaraan umum karena fasilitas trotoar yang ada di Indonesia sangatlah menunjang, jika perlu sepertiga jalan raya di gunakan untuk trotoar untuk jalanan yang rawan macet dan akses perkantoran, kampus-kampus, dll sungguh baik jika negeri ini semua warganya menjalankan dan menertiban ketertiban yang telah di buat oleh pemerintah, contoh kasus lagi pengendara motor yang dibawah umur 17 tahun tidak boleh mengendarai motor karena tidak punya SIM. Banyak sekali anak-anak yang belum mempunyai SIM yang masih berkeliaran, bahkan balapan di jalan raya, disamping sosialisasi yang kurang dari pihak yang berwenang, jika anak-anak dibawah umur mengalami kecelakaan siapa yng repot? Orang tualah yang berhak mengawasi setidaknya menjaga agar tidak mengendarai motor ke jalan raya karena takut terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan oleh siapapun.

Contoh perlakuan lain yang melanggar peraturan di kalangan atas yaitu maraknya kasus karupsi di Negara kita, sungguh tidak habis-habisnya Negara kita di gerogoti oleh pihak-pihak yang seenaknya sendiri tidak memikirkan rakyat. Tidak hanya korupsi suap pin sepertinya sudah seperti kejadia yang biasa, Tender-tender yang di sediakan oleh pemerintah jika pengusaha ingin menang otomatis pihak penguasaha mengeluarkan suap untuk memenangkan tendernya itu, seharusnya tidak, seperti itu karena akan mempengaruhi kualitas dari bahan proyek dari kualitas semestinya karena anggaran tersebut terpotong oleh pihak-pihak yang menerima suap dan dampaknya baru 1tahun atau 2tahun kualitasnya sudah rapuh kalau kejadian seperti ini pihak mana saja yang akan di rugikan. Indonesia sangat perlu pemiimpin yang tegas dalam mengenai masalah hukum jangan main-main mengenai masalah ini.







sumber:
http://brainly.co.id/tugas/199752
http://edukasi.kompasiana.com/2014/04/10/hak-dan-kewajiban-warga-ri-646020.html