Pengertian
Pendidikan Demokrasi
Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan
kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi
berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan
sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara
otodidak. Setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang
berpikir, merasa, atau tindakan dapat dianggap pendidikan. Pendidikan umumnya
dibagi menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah dan
kemudian perguruan tinggi, universitas atau magang.
Kata demokrasi berasal dari bahasa
Yunani yaitu Demos dan Kratein.Demos berarti rakyat, sedangkan kratein berarti
kekuasaan. Bentuk kekuasaan dari, oleh, dan untuk rakyat.
Pendidikan yang demokratik adalah
pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk
mendapatkan pendidikan di sekolah sesuai dengan kemampuannya. Pengertian
demokratik di sini mencakup arti baik secara horizontal maupun vertikal. Maksud
demokrasi secara horizontal adalah bahwa setiap anak, tidak ada kecualinya,
mendapatkan kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan sekolah. Hal ini
tercermin pada UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yaitu : “Tiap-tiap warga negara
berhak mendapat pengajaran”. Sementara itu, demokrasi secara vertikal
ialah bahwa setiap anak mendapat kesempatan yang sama untuk mencapai tingkat
pendidikan sekolah yang setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuannya.
Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia, demokrasi diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang
mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua
warga negara. Dalam pendidikan, demokrasi ditunjukkan dengan pemusatan
perhatian serta usaha pada si anak didik dalam keadaan sewajarnya
(intelegensi, kesehatan, keadaan sosial, dan sebagainya). Di kalangan Taman
Siswa dianut sikap tutwuri handayani, suatu sikap demokratis yang mengakui hak
si anak untuk tumbuh dan berkembang menurut kodratnya.
Pendidikan demokrasi pada hakekatnya
membimbing peserta didik agar semakin dewasa dalam berdemokrasi dengan cara mensosialisasikan
nilai-nilai demokrasi, agar perilakunya mencerminkan kehidupan yang
demokratis. Dengan demikian, tampaknya demokrasi pendidikan merupakan pandangan
hidup yang mengutarakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama
di dalam berlangsungnya proses pendidikan antara pendidik dan anak didik,
serta juga dengan pengelola pendidikan.
Indonesia sesungguhnya memiliki
pengalaman yang kaya akan pendidikan demokrasi. Menurut Udin S. Winataputra,
sejak tahun 1945 sampai sekarang instrument perundangan sudah menempatkan
pendidikan demokrasi dan HAM sebagai bagian integral dari pendidikan nasional.
Misalnya, dalam usulan BP KNIP tanggal 29 Desember 1945 dikemukakan bahwa
“Pendidikan dan pengajaran harus membimbing murid-murid menjadi warga Negara yang
mempunyai rasa tanggung jawab”, yang kemudian oleh kementrian PPK dirumuskan
dalam tujuan pendidikan: “..untuk mendidik warga negara yang sejati yang
bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara dan masyarakat” dengan
cirri-ciri sebagai berikut: “Perasaan bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa;
perasaan cinta kepada Negara; perasaan cinta kepada bangsa dan kebudayaan;
perasaan berhak dan wajib ikut memajukan negaranya menurut pembawaan dan
kekuatannya; keyakinan bahwa orang menjadi bagian tak terpisahkan dari keluarga
dan masyarakat; keyakinan bahwa orang yang hidup bermasyarakat harus tunduk
pada tata tertib; keyakinan bahwa pada dasarnya manusia itu sama derajatnya
sehingga sesama anggota masyarakat harus saling menghormati, berdasarkan rasa
keadilan dengan berpegang teguh pada harga diri; dan keyakinan bahwa Negara
memerlukan warga Negara yang rajin bekerja, mengetahui kewajiban, dan
jujur dalam pikiran dan tindakan”.
Dari kutipan di atas, dapat dilihat
bahwa semua ide yang terkandung dalam butir- butir rumusan tujuan
pendidikan nasional sesungguhnya merupakan esensi pendidikan demokrasi dan HAM.
Hubungan
Pendidikan dan Demokrasi
Dalam perspektif studi cultural,
system pendidikan merupakan bagian yang terintegrasi dari sistem budaya,
sosial, politik, dan ekonomi sebagai suatu kebutuhan. System Negara dan
pendidikan merupakan sistem yang terintegrasi dalam sistem kekuasaan. Dalam
kaitan ini, terdapat hubungan yang erat antara pendidikan dan demokrasi yaitu:
1. Pendidikan sebagai sarana perubahan
budaya masyarakat
Masalah pendidikan tidak lepas dari kebudayaan suatu
masyarakat dan politik di dalamnya. Proses pendidikan bersifat dinamis yang
menggerakkan dan merubah nilai-nilai suatu masyarakat sesuai dengan perubahan kehidupan
yang ada. Pendidikan dipengaruhi oleh bentuk-bentuk kebudayaan masyarakat lokal
maupun nasional dengan dinamika yang ditentukan oleh kemampuan-kemampuan
pribadi sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian, tanpa pendidikan tidak
mungkin suatu masyarakat dapat merubah budaya dan negaranya ke arah yang lebih
baik.
2. Pendidikan sebagai pelaksana
kekuasaan negara
System pendidikan dapat merubah gaya hidup suatu masyarakat
karena dapat merubah tingkah laku seseorang dalam berpikir yang lebih terbuka.
Dalam pandangan studi cultural, peran Negara dapat bersifat positif apabila
lembaga-lembaga pendidikan juga mempunyai control terhadap pelaksanaan
kekuasaan Negara. Masyarakat berhak ikut serta dalam setiap proses pelaksanaan
pendidikan sejak pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi
lembaga pendidikan. Atas dasar tersebut, pembangunan suatu mayarakat hanya
dapat terjadi apabila masyarakat itu sendiri mempunyai sikap demokratis,
kesatuan bangsa atau nasionalisme, dan rasa persatuan. Masyarakat akan kritis
terhadap kebijakan yang dimunculkan oleh penguasa. Dan dari sikap kritis
tersebut akan menjadi benih bagi demokratisasi penyelenggaraan Negara.
3. Tujuan otonomi pendidikan yang
sejalan dengan Negara demokratis
Hakikat pendidikan demokratis sendiri adalah pemerdekaan.
Sedangkan tujuan pendidikan dalam suatu Negara yang demokratis adalah
membebaskan anak bangsa dari kebodohan, kemiskinan, dan berbagai perbudakan
lainnya. Hal ini sejalan dengan tujuan otonomi pendidikan yang memberdayakan manusia
melalui otonomi lembaga-lembaga pendidikan di masyarakat baik dalam bentuk
pendidikan Negara maupun pendidikan swasta. Eksistensi pendidikan swasta
menunjukkan dengan jelas bahwa antara politik dan pendidikan saling berkaitan. Keterkaitan
ini menandakan bahwa politik tidak lepas dari pendidikan dan demikian
pula pendidikan tidak bisa lepas dari politik.
Seorang tokoh demokrasi dan pendidikan, John Dewey juga
melihat hubungan yang begitu erat antara pendidikan dan demokrasi. Dewey
mengatakan bahwa apabila kita berbicara mengenai demokrasi, maka kita memasuki
wilayah pendidikan. Menurutnya pendidikan merupakan sarana bagi tumbuh dan
berkembangnya sikap demokrasi. Oleh karena itu pendidikan masyarakat tidak
dapat dilepaskan dari penyelenggaraan Negara yang demokratis.
Tujuan
Pendidikan Demokrasi
Tujuan pendidikan demokrasi adalah
untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan berpikir
demokratis. Namun demikian dalam Kaitan dengan pendidikan, persoalan,
yang muncul adalah mungkinkah pendidikan demokrasi dilangsungkan dalam suasana
sekolah yang sangat birokratis, hirairkis-sentralistis dan elitis.
Dengan demikian tampaklah bahwa
demokrasi pendidikan merupakan pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak
dan kewajiban serta perlakuan yang sama di dalam berlangsungnya proses
pendidikan antara pendidik dan anak didik, serta juga dengan pengeola pendidikan.
Karena itulah demokrasi pendidikan
dalam pengertian yang lebih luas, patut selalu dianalisis sehingga memberikan
manfaat dalam praktek kehidupan dan pendidikan yang paling tidak mengandung
hak-hak sebagai berikut:
·
Rasa
hormat terhadap harkat dan martabat sesama manusia.
Dalam
hal ini demokrasi dianggap sebagai pilar pertama untuk menjamin
persaudaraan hak manusia dengan tidak memandang jenis kelamin, umur,
warna kulit, agama dan bangsa.
·
Setiap
manusia memiliki perubahan ke arah pikiran yang sehat.
Dengan
acuan prinsip inilah yang melahirkan adanya pandangan bahwa manusia itu
haruslah di didik, karena dengan pendidikanlah manusia akan berubah dan
berkembang kearah yang lebih sehat dan baik serta sempurna.
·
Rela
berbakti untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama.
Dalam
konteks ini, pengertian demokrasi tidaklah berarti dibatasi oleh kepentingan
individu-individu lain, atau dengan kata lain bahwa seseorang menjadi bebas
karena orang lain menghormati kepentingannya.
Maka dari itu prinsip demokrasi pendidikan adalah
sangat dipengaruhi oleh konteks dimana pikiran itu ada, sifat dan
jenis masyarakat apa yang melatarbelakangi masalah tersebut. masyarakat agraris berbeda dengan masyaraklat modern.
Masyarakat pedesaan (prosentasi desa
lebih besar daripada kota), akan juga berbeda adanya.
Pelaksanaan
Demokrasi Pendidikan di Indonesia
Demokrasi pendidikan merupakan
proses buat memberikan jaminan dan kepastian adanya persamaan kesempatan buat
mendapatkan pendidikan di dalam masyarakat tertentu. Pelaksanaan demokrasi
pendidikan di Indonesia pada dasarnya telah dikembangkan sedemikian rupa dengan
menganut dan mengembangkan asas demokrasi dalam pendidikannya, terutama
setelah diproklamirkannya kemerdekaan, hingga sekarang. Pelaksanaan tersebut
telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia Pasal 31 UUD 1945;
Ayat (1): Tiap-tiap warga
negara berhak mendapatkan pengajaran.
Ayat (2): pemerintah
mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur
dengan undang-undang.
Dengan demikian di negara Indonesia,
semua warga negara diberikan kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan,
yang penyelenggaraan pendidikannya diatur oleh satu undang-undang sistem
pendidikan nasional, dalam hal ini tentu saja UU nomor 2 tahun 1989.
Pendidikan
dapat menjadi salah satu upaya strategis pendemokrasian bangsa indonesia, khususnya di kalangan generasi muda.
pendidikan yang dimaksud adalah model pendidikan yang berorientasi
pembangunan karakter bangsa melalui pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek pembelajaran melalui cara-cara
pebelajaran yang demokratis,
partisipatif, kritis, kreatif, dan menantang aktualisasi diri mereka. Dalam
konteks ini, proses belajar tidak lagi
menjadi monopoli dosen maupun guru, tetapi menjadi milik bersama
dan menjadikan proses belajar sebagai wadah untuk dialog dan
belajar bersama.
Pendidikan
model ini sangat relevan bagi pengembangan pendidikan demokraasi, yang biasa dikenas sebagai pendidikan kewargaan
(Civic Education). Sebagai komponen warga
negara, pengalaman mahasiswa dan siswa dalam praktik berdemokrasi di kelas akan
sangat berharga bagi proses transpormasi
nilai-nilai demokrasi dan HAM dalam kehidupan sosial. Kampus dan sekolah dengan demikian dapat berfungsi sebagai
laboratorium dan katalis demokrasi.
Tetapi, menjadikan kampus dan sekolah sebagai tempat pendadaran demokrasi tidak akan maksimal tanpa dukungan komponen
civitas akademika, staf, karyawan, dan
pimpinan.
Peran
lembaga pendidikan tinggi sangatlah penting dan strategis dalam proses pengembangan
budaya demokrasi di kalangan generasi muda. sejarah telah membuktikan
bahwa mahasiswa adalah tulang punggung gerakan reformasi. mahasiswa
tercatat sebagai kekuasaan genuine dari gerakan
reformasi di indonesia. ketulusan, semangat, dan keberpihakan pada nasib rakyat dan masa depan indonesia telah menjadikan
mahasiswa sebagai agen perubahan di
indonseia yang selalu diperhitungkan dari masa ke masa.
SUMBER:
http://www.academia.edu/9708488/MAKALAH_PENTINGNYA_PENDIDIKAN_DEMOKRASI_PADA_GENERASI_MUDA_Disusun_untuk_memenuhi_salah_satu_tugas_Mata_Kuliah_Pendidikan_Kewarganegaraan_
SUMBER:
http://www.academia.edu/9708488/MAKALAH_PENTINGNYA_PENDIDIKAN_DEMOKRASI_PADA_GENERASI_MUDA_Disusun_untuk_memenuhi_salah_satu_tugas_Mata_Kuliah_Pendidikan_Kewarganegaraan_
Tidak ada komentar:
Posting Komentar