KEMELUT GOLKAR (TINJAUAN DARI SISI HUKUM)

IndonesianReview.com -- Kisruh Partai Golkar makin ribet ketika putusan hakim PTUN belum menyentuh kepastian hukum. Padahal, tidak ada lagi kekuatan politik yang mampu mendamaikan konflik tersebut. Maka tidak ada jalan lain kecuali menuntaskannya di pengadilan. 

Dalam sengketa kepengurusan partai Beringin, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur  pada Senin, 18 Mei kemarin, terkesan belum memutuskan apa-apa. Betapa tidak, majelis hakim yang dipimpin hakim Teguh Satya Bhakti itu hanya membatalkan SK Menkumham, Yasonna Laoly, yang mengesahkan kepengurusan Munas DPP Golkar versi Ancol pimpinan Agung Laksono.

Majelis hakim PTUN juga memutuskan, bahwa kepengurusan DPP Golkar dikembalikan kepada kepengurusan hasil Munas Riau 2009 di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum dengan Idrus Marham sebagai Sekjen. Selanjutnya, majelis hakim menyatakan bahwa putusannya dianggap sebagai UU sampai ada putusan pengadilan lebih tinggi yang membatalkannya.

Untuk sementara waktu, meski putusan tersebut disambut sebagai ‘kemenangan’ oleh kubu Aburizal Bakrie, namun di kubu inipun para pengurus dan kader di daerah dilanda kebingungan. Tak terkecuali bagi kubu Agung Laksono dimana mereka lebih sakit hati lagi karena dukungan pemerintah melalui Menkumham ternyata tidak menjamin legitimasi negara terhadap kepengurusannya.  

Majelis hakim PTUN memutuskan perkara yang bukan merupakan bagian gugatan dari kubu Aburizal Bakrie sebagaimana tecermin pada putusan dikembalikannya kepengurusan hasil Munas yang sudah kadaluarsa, jelas membingungkan kedua belah pihak. Sebab, sesuai anggaran dasar partai, kepengurusan Munas Ancol 2009 dianggap sudah gugur dengan sendirinya setelah pelaksanaan Munas Bali dan Munas Ancol berlangsung. Inilah kenapa keputusan PTUN tersebut tidak mengakhiri dualisme kepemimpinan yang ada.

Putusan PTUN malah mengesankan majelis hakimnya ikut terlibat dalam arena politik, yakni bermain di area aman. Tidak jelas siapa yang berhak dan siapa yang harus ditindak. Padahal, meskipun wewenang hakim PTUN terbatas pada ruang lingkup administrasi, tapi bisa saja majelis hakimnya melakukan terobosan hukum demi terwujudnya kepastian hukum.

Terobosan hukum dipandang sangat penting ditempuh mengingat dua hal pokok. Dalam konflik Golkar sekarang ini, nyaris tidak ada lagi kekuatan politik yang mampu mendamaikannya, termasuk keluarga Cendana yang punya saham dalam membesarkan Golkar sekalipun. Ini tecermin upaya Tommy Soeharto untuk menjadi mediator penyelenggaraan Munas bersama, yang ternyata tak digubris oleh kedua kubu yang berseteru.

Perlunya terobosan hukum untuk menyelesaikan konflik Golkar  juga dilatarbelakangi oleh kebutuhan menjaga stabilitas negara. Sebab bila ferus berlarut, bisa menganggu pelaksanaan Pemilukada yang akan berlangsung pada pertenganhan tahun ini.  

KPU, setidaknya bakal direcoki akibat konflik tersebut. Kemungkinan paling buruknya, masyarakat sebagai konstituen mengalami konflik horizontal. Ini akibat tarik-manarik konflik vertikal antar calon kepala daerah yang saling diusung oleh dua kubu Golkar beserta sponsor elit politik non-Golkar dan korporasi di belakangnya.Sekarang ini saja, pasca putusan PTUN tersebut terbit, tawaran kompromi atau islah dari kubu Agung Laksono dalam hal sebatas Pemilukada, tidak bakal menuntaskan persoalan dualisme kepemimpinan Golkar. Sebab kalau calon yang diusung Golkar kelak menang, hal itu rawan digugat oleh barisan koalisi parpol yang kalah.

Ujung-ujungnya, malah KPU yang dikroyok secara hukum oleh pecundang barisan parpol tersebut. Pasalnya, kalaupun putusan PTUN yang mengembalikan kepengurusan Golkar versi Munas Riau dijadikan rujukan KPU dalam pengesahan peserta dan pemenang Pemilukada, putusan PTUN akan dianggap bukan merepukan putusan final. Itu selama Menkumham tidak mencatatkannya secara resmi kepengurusan mana yang sah. Terlebih lagi andai kubu Agung Laksono mengajukan banding. Baik Menkumham maupun KPU lebih terombang-ambing lagi.

Dalam hal inilah, sebagai wakil Tuhan di muka bumi, terobosan hakim semakin penting ditempuh, agar dapat menjadi pijakan hukum bagi para hakim di peradilan lainnya dalam menuntaskan sengketa internal partai politik. Andai terobosan itu muncul, masing-masing pihak bertikai dengan sendirinya akan diuji untuk menerima atau menolak pada koridor konstitusional.

Bila majelis hakim memutuskan kubu Aburizal Bakrie yang sah, maka atas nama kepastian dan ketertiban hukum, kubu Agung Laksono dipaksa secara konstitusional untuk tunduk pada putusan. Kalaupun menolak, toh  konstitusi juga memberikan celah untuk melakukan banding ke tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN) sampai ke tingkat Pembuktian Kembali di Mahkamah Agung. Sebaliknya, bila majelis hakim memutuskan kubu Agung Laksono yang sah, mekanisme tersebut juga berlaku.

Sikap menerima dan menolak di antara dua kubu yang bertikai itulah merupakan ajang pembuktian tingkat kedewasaan politik yang terikat dengan kepastian dan ketertiban hukum. Dalam arti, negara sebagai wadah kepentingan publik luas tidak boleh cedera hanya karena kepentingan  Golkar. 

Problemnya memang ketika salahsatu kubu tidak menerima lalu mengajukan upaya hukum di atasnya. Kalau persoalannya akan menggerus loyalitas pemilih Golkar dalam Pemilu, itu bukan urusan negara, tapi rumah tangga Golkar.  Yang jadi persoalan adalah ketika Pasal 33 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tidak mengatur jangka waktu penyelesaian sengketa kepengurusan partai, dan di saat bersamaan jadual Pemilukada juga sedang berjalan.

Dalam hal ini, amar putusan majelis hakim PTUN atau PT-TUN pada terobosan hukumnya bisa saja memutuskan dua hal pokok. Pertama, memutuskan salah satu kepengurusan yang sah. Tapi upaya hukum di atasnya yang diajukan pihak keberatan diperintahkan oleh pengadilan untuk ditangguhkan sampai Pemilukada berjalan selesai. Dalam arti, hingga sampai sengketa Pemilukada diputuskan di Mahkamah Konsitusi (MK). 

Pilihan kedua, memutuskan salah satu kepengurusan yang sah. Dan bila salah satunya menolak, maka pengadilan memerintahkan kedua belah pihak untuk menyelenggarakan Munas bersama sebagai jalan tengah. Munas itupun mesti diberi tenggat waktu. Misalnya dalam satu bulan ke depan sudah harus menjadi lembar resmi keabsahan kepengurusan parpol oleh Kemenkumham. Pengesahan itupun mesti dilakukan sebelum KPU mencatatkan secara resmi nama-nama calon kepala daerah yang diusung partai politik.

Bila perlu, andai majelis hakim dalam menggali bukti-bukti perkara menemukan kasus sebagai pelanggaran serius, mereka juga bisa menerbitkan rekomendasi kepada MK untuk membubarkan Golkar. Ini lebih baik ketimbang roda pemerintahan sekarang ini berjalan kurang lancar akibat tarik-menarik kepentingan segelintir elit dan korporasi di balik kisruh Beringin ini. Manuver trio ‘KMP’ (Kalla-Paloh-Mega) yang mendukung kubu Agung Laksono dan dukungan terselubung Presiden Jokowi terhadap kubu Aburizal Bakrie, merupakan etalase tarik-menarik kepentingan politik sempit tersebut.

Jangan sampai tarik-menarik dalam konflik itu berakibat pada terhambatnya roda pemerintahan sekaligus memecah belah antar elemen bangsa. Maklum saja, sebagai bekas mesin rezim Orde Baru dan dengan segala penataan Golkar pasca reformasi 1998, simpatisan partai  ini masih mengakar di pelosok tanah air.  Lihat saja, sejak Pemilu 1999 sampai 2014 kemarin, Beringin masih saja berada di klaseman papan atas dalam catur perpolitikan di Indonesia.

Akar Konflik

Apabila diurutkan secara kronologis, tanpa menyertakan tanggal-tanggal, akar konflik Partai Golkar dapat dirunutkan sebagai berikut:

Pertama, pemberian mandat kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie dalam Rapimnas VI Partai Golkar di Jakarta. Mandat itu berisi dua opsi, yakni (1) menetapkan ARB sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden Partai Golkar, dan (2) memberikan mandat penuh kepada ARB untuk menjalin komunikasi dan koalisi dengan partai politik manapun. Fakta politik yang terjadi, ARB tidak menjadi Capres atau Cawapres, melainkan mengusung pasangan Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Hatta Rajasa. Padahal, dalam pemahaman yang berbeda, mandat penuh hanya diberikan dalam konteks ARB sebagai Capres atau Cawapres, bukan malah membawa Partai Golkar untuk mengusung pasangan Capres dari non kader dan partai politik lain.

Kedua, upaya Partai Golkar mengusung Prabowo-Hatta ternyata tidak diikuti oleh semua pengurus, fungsionaris dan kader Partai Golkar. Secara terbuka, atau tertutup, beberapa pengurus, fungsionaris dan kader mendukung pasangan Jokowi-JK. Keberadaan JK sebagai mantan Ketua Umum Partai Golkar menjadi alasan utama dibalik dukungan itu. Di sinilah drama dimulai. Janji yang diucapkan ARB untuk tidak memecat kader seperti itu, ternyata dilanggar. Padahal, berkali-kali ARB mengatakan bahwa pengurus atau fungsionaris yang bersangkutan cukup meletakkan jabatan, selama Pilpres berlangsung. Proses inilah yang bermuara kepada pemecatan tiga orang kader Partai Golkar dari keanggotaan partai, yakni Agus Gumiwang Kartasasmita, Nusron Wahid dan Poempida Hidayatullah.

Ketiga, masalah baru kemudian muncul, yakni waktu pelaksanaan Munas Partai Golkar. Kader-kader senior yang terlibat dalam Munas Riau, mengingatkan soal perbedaan antara Anggaran Dasar Partai Golkar dengan rekomendasi Munas. Sesuai dengan amanat pasal 30 Anggaran Dasar Partai Golkar, Munas adalah pemegang kekuasaan tertinggi partai yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun. Mengingat Munas Riau 2009 berakhir pada tanggal 08 Oktober 2009, berarti Munas Partai Golkar dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 08 Oktober 2014. Hanya saja, ada rekomendasi Munas Riau yang menyebutkan perpanjangan waktu kepengurusan, sampai tahun 2015. Upaya untuk mendesak agar Munas Partai Golkar disesuaikan dengan AD Partai Golkar dilakukan.

Keempat, bukannya malah berupaya memberikan penjelasan yang memadai menyangkut perbedaan tafsiran antara penganut AD Partai Golkar versus rekomendasi Munas Riau, DPP Partai Golkar dibawah ARB malahan memberikan sanksi kepada pengurus DPP Partai Golkar yang mendesak Munas dilaksanakan sesuai dengan AD Partai Golkar. Sejumlah pengurus dicopot atau digeser dari jabatannya. Bahkan, muncul ucapan, “Apa mereka yang menghendaki Munas Oktober 2014 itu tidak ingat Surat Keputusan sebagai Dewan Pengurus DPP Partai Golkar?” Konflik ini bisa diselesaikan, walau tetap saja sejumlah pengurus DPP Partai Golkar hilang dalam struktur DPP Partai Golkar, nyaris tanpa komunikasi politik yang cukup.

Kelima, situasi baru muncul, akibat voting menyangkut UU tentang Pemilihan Langsung Kepala Daerah di DPR RI. Sebelas anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar ternyata mendukung opsi pemilihan langsung kepala daerah. Sanksi kemudian datang dengan cepat, yakni pencopotan dari jabatan struktural di dalam tubuh Partai Golkar. Konflik baru ini masih terbatas, tidak meluas. Kalangan elite Partai Golkar malah semakin giat melakukan konsolidasi untuk menghadapi Munas pada bulan Januari 2015. Kandidat-kandidat Ketua Umum Partai Golkar bermunculan, antara lain Agung Laksono, MS Hidayat, Airlangga Hartarto, Priyo Budi Santoso, Hadjriyanto Thohari, Zainuddin Amali dan Agus Gumiwang. Kandidat-kandidat yang bersaing itu melakukan konsolidasi secara diam-diam atau terang-terangan.

Keenam, konflik baru muncul, akibat pergerakan di lapangan. Atas nama DPP Partai Golkar, terjadi penggalangan politik untuk mengusung ARB sebagai Calon Ketua Umum Partai Golkar untuk kedua kalinya. Gerakan itu melibatkan DPD-DPD I Partai Golkar. Pertemuan-pertemuan tertutup diadakan, baik di Jakarta, maupun di masing-masing pulau atau provinsi. Masalahnya, antara gerakan politik dengan ucapan berseberangan. Hal inilah yang memicu desas-desus politik yang sulit dikendalikan. Desas-desus itu bertambah runyam, ketika kandidat Ketua Umum Partai Golkar diluar ARB dibatasi pergerakannya. Bahkan, atas nama revitalisasi kepengurusan, sejumlah pengurus Partai Golkar di daerah-daerah digeser atau dicopot dari jabatannya, mengulangi  pola yang terjadi dalam tubuh DPP Partai Golkar.

Ketujuh, masalah jegal-menjegal tentu sudah “biasa” di kalangan politisi, hanya saja tercium upaya agar Munas Partai Golkar dilakukan tidak sesuai dengan jadwal yang sudah “sama-sama dimaklumi”, yakni Januari 2015. Dalam keadaan semacam itu, diadakan Rapat Pleno DPP Partai Golkar guna mencarikan jalan keluar. Rapat Pleno memutuskan agar Rapimnas VII Partai Golkar sama sekali tidak membahas agenda Munas Partai Golkar, melainkan hanya membahas isu-isu aktual. Sebelum Rapat Pleno diadakan, sudah terjadi Rapat Koordinasi Partai Golkar dengan menghadirkan DPD-DPD I di Bandung. Skenario tertutupnya adalah Munas dilakukan sesegera mungkin, dengan tujuan memenangkan ARB sebagai Ketum. Namun, upaya itu berhasil dipatahkan dalam Rapat Pleno DPP Partai Golkar. Walau demikian, pergerakan politik terus dilakukan, yakni pertemuan informal antara DPD I Partai Golkar dengan Nurdin Halid di Bali. Secara bersama-sama, mereka ingin datang ke acara Rapimnas VII Partai Golkar di Yogyakarta, langsung dari Bali.

Kedelapan, situasi menjadi matang, ketika Rapimnas VII Partai Golkar di Yogyakarta ternyata membahas agenda Munas Partai Golkar. Jadwal Munas disepakati, yakni 30 November – 2 Desember 2014. Tempat Munaspun ditetapkan, yakni Bandung, dengan opsi Surabaya dan Bali. Para pengurus DPP Partai Golkar yang berbeda tafsiran menyangkut kewenangan Rapimnas, sebagaimana diatur dalam AD-ART Partai Golkar, sama sekali diabaikan.

Kesembilan, konflik yang bersifat tertutup kemudian menjadi terbuka, diawali ketika diadakan Rapat Pleno DPP Partai Golkar guna mengesahkan rancangan materi Munas Partai Golkar. Walau mengusai penuh arena Rapimnas Partai Golkar yang dikendalikan oleh DPD-DPD I Partai Golkar, ternyata mayoritas pengurus DPP Partai Golkar semakin sulit dikendalikan. Kedatangan “AMPG” yang berpakaian lengkap, baru dan berjalan rapi, ternyata mengundang sentimen baru. Dalam waktu beberapa saat saja, muncul ratusan “AMPG” lagi, sehingga memicu konflik terbuka. Rapat Pleno DPP Partai Golkar gagal dilaksanakan, terutama dalam rangka mendengarkan paparan SC Munas, guna disahkan sebagai draft Munas Partai Golkar pada masing-masing komisi. Upaya untuk menskor Rapat Pleno, ternyata berbuah kepada perebutan palu. Ketua Umum Partai Golkar ARB dan Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham kemudia dipecat, karena dianggap tidak mampu melanjutkan Rapat Pleno hingga selesai, sebagai syarat legal guna menuju arena Munas. Sejak saat itulah, terbentuk Pejabat Sementara Ketua Umum Partai Golkar, lalu Presidium Penyelamat Partai Golkar sebagai wadah politiknya. DPP Partai Golkar dikuasai secara penuh.

Kesepuluh, walau tidak berhasil mengendalikan DPP Partai Golkar, serta dalam status pemecatan terhadap Ketua Umum dan Sekjen, Munas Partai Golkar tetap diselenggarakan di Bali, pada tanggal November – 2 Desember 2014. Perbedaan pendapat terjadi, termasuk di kalangan Presidium Penyelamat Partai Golkar. Munas Partai Golkar di Bali dipantau dari dekat. Upaya islah yang coba dilakukan oleh Dr Akbar Tandjung ternyata tidak berhasil. Sesuai dengan upaya dan skenario yang sudah dilakukan sebelumnya, terjadi Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum Partai Golkar yang sudah tidak lagi mewakili mandat yang dibawa dari Rapat Pleno DPP Partai Golkar.

Kesebelas, tanpa menunggu waktu lama sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU tentang Partai Politik berkaitan dengan pendaftaran kepengurusan, DPP Partai Golkar dengan pejabat sementara Ketua Umum Agung Laksono, melakukan Munas di Ancol pada 6-8 Desember 2014. Kedua Munas melahirkan dua kepengurusan. Proses pendaftaran kepada Kementerian Hukum dan HAM dilakukan pada hari yang sama, yakni 08 Desember 2014. Lalu, disinilah dimulai etape berikutnya menyangkut keberadaan Partai Golkar ke depan.

http://indonesianreview.com/ds-muftie/nasib-golkar-di-tangan-wakil-tuhan