Oleh karena itu kita sebagai warga Negara
yang berdemokrasi harus bangun dari mimpi kita yang buruk ini dan merubahnya
untuk mendapatkan hak-hak dan tidak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai
rakyat Indonesia. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat
dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak
seimbang. Bahwa setiap warga Negara memiliki hak dan kewajiban untuk
mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataan banyak warga Negara yang
belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya.
Semua itu terjadi karena pemerintah
dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak dari pada kewajiban. Padahal
menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat akan tetapi
mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini,
maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu
tidak ada akan terjadi kesenjangan social yang berkepanjangan.
Hak adalah kuasa yang semestinya di
terima setelah melakukan kewajiban oleh pihak tertentu yang harus di berikan.
Sedangkan Kewajiban adalah perbuatan yang harus di lakukan demi terwujudnya
keamanan dan kenyamanan, dan apabila melanggar akan terkena sanksi dai
pihak-pihak berwenang.
Hak dan kewajiban merupakan sesuatu
yang harus seimbang dengan melakukan kewajiban terlebih dahulu, setelah itu
baru mendapat apa yang semestinya telah dilakukan. Kewajiban disini wajib bagi
kita manusia untuk mengerjakannya, sebagai contoh umat muslim berkewajiban
Sholat 5 waktu, membayar zakat,puasa ramadhan, menghormati umat agama lain dll.
Mahasiswa menuruti segala peraturan yang ada di kampus, membayar uang semester,
mengerjakan tugas,
Dan kewajiban kita sebagai warga
Negara Indonesia yaitu membayar pajak dengan syarat memiliki NPWP (Nomor Pokok
Wajib Pajak) lalu menuruti segala peraturan baik UUD 1945 ataupun lainnya.
Kewajiban seorang karyawan yaitu datang tepat waktu, tidak membuat onar, rajin
masuk dll. Apabila melanggar kewajiban akan terkena sanksi-sanksi baik di
kucilkan dari masyarakat, hilang kepercayaan, maupun sanksi lainnya, bahkan
sanksi pidana. Kewajiban disini sangatlah penting untuk di kerjakan atau di
taati dan jangan sampai-sampai coba berani melanggarnya. Untuk Hak janganlah di
permainkan karena Hak disini sangatlah sensitive dalam arti sensitive yaitu
yang sampai di ganggu gugat sebagai contoh Lembaga swadaya HAM (Hak asasi
Manusia) sangatlah penting bagi warga ini untuk mensejahterakan atau
mendapatkan apa yang sesuai kita dapatkan.
Berbicara dengan Hak dan kewajiban
di negeri Indonesia ini dinilai kurang keras dalam menyikapi apa yang
seharusnya diterima oleh rakyat ini. Banyak orang yang masih kelaparan, tidak
mendapatkan pendidikan yang semestinya di dapatkan, pekerja di bawah umur dalam
arti anak jalanan tidak semestinya anak seusia itu mendapatkan hak yang seperti
itu maka diperlukanlah gerakan-gerakan yang sekiranya bias memperbaiki Hak
dalam pendidikan usia anak, agar tidak berdampak pada pengangguran yang
membeludak.
Berdasarkan pasal 27 ayat 2 “Tiap
warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”
di sini pemerintah sudah menjamin bahwa rakyat berhak atas pekerjaaan dan
penghidupan yang layak. Tapi buktinya masih belum 100% terbukti banyak warga Indonesia
yang sampai saat ini masih belum mempunyai pekerjaan yang layak, dan tidak
semestinya tidak didapatkan. Seperti buruh-buruh yang tidak sesuai antara
pekerjaan yang ialakukan dengan hak dalam arti gaji yang iadapatkan. Contoh
adanya outsourching sebaiknya pemerintah menghapus system ini karena dinilai
buruh banyak yang mengeluh dengan adanya system outsourcching,indah rasanya
bila rakyat ini terutama buruhnya makmur, Karen sabagian besar penduduk
Indonesia adalah berprofesi sebagai buruh, jika buruh makmur dengan otomatis
Negara akan makmur pula.
Mengenai penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan, seperti kita tahu di luar sana, banyak orang-orang yang
terbelakang, seperti pemulung dia tidak layak untuk hidup seperti itu,
anak-anak jalanan yang kian lama kian bertambah karena kurangnya pemerintah
dalam memperhatikan anak jalanan, seandainya pemerintah mendengar atau terjun
langsung apa yang rakyat kecil rasakan, pasti kasihan dan bersimpatik, tidak
semestinya anggota DPR RI kerjanya cuma rapat didalam ruangan yang penuh dengan
fasilitas sekali-sekali diadakan berkunjung kerakyat kecil, berbagi ,
mengetahui penderitaan apa yang dirasakan olehnya. Sungguh sedih bangsa ini
apabila pemimpin atau petinggi Negara tidak mendengar jeritan rakyat kecil,
yang di alaminya cuma kepentingan mereka semata bahkan dalam pasal 27 ayat 2
yang berbunyi “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan
hidup dan kehidupannya).
Rasanya tidak habis-habis bila
membicarakan tentang Hak yang menyimpang atau yang tidak seharusnya didapatkan
di negeri ini dalam contoh kasus kekerasan dalam rumah tangga, sampai saat ini
masih belum terselesaikan juga dan pihak tersangka tidak juga jera dalam kasus
ini, padahal Negara sudah menjamin dalam pasal 28C ayat1 yaitu setiap anak berhak
atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang.
Hak TKI yang berhak mendapatkan
perlindungan, kejam terasa apabila kita mendengar berita TKI yang beredar di
media massa, sungguh mengerikan sekali apa yang menimpa TKI yang mendapat
perlakuan tidak wajar dengan majikannya di luar sana padahal mungkin mereka
sudah melakukan kewajiban meraka sebagai tenaga kerja rumah tangga, dan apa
yang didapat mengecewakan hak tidak sebanding dengan kewajiban kewajiban sudah
dilaksanakan dengan baik dan alhasil hak tidak setimpal , yang justru melanggar
hukum yaitu berupa penyiksaan yang dialami, itu Karena pihak dari pemerintah
Indonesia kurang memperhatikan TKI yang berkerja diluar negri, mereka pulang
dengan keadaan disiksa bahkan mungkin hampir merenggut nyawanya seperti yang
kita tahu contoh kasus satinah yang berada di negri timur tengah, satinah di
vonis hukuman mati,dan kita juga mengetahui hukuman mati yang melanda saudara
kita di nusa tenggara timur yang kita tahu namanya wilfrida beliau terkena
hukuman mati di Negara seberang, di Malaysia. sungguh mengerikan nasib TKI
Indonesia, Negara ini Indonesia tidak ada habisnya berita mengenai penyiksaan
TKI. Entah salah dalam proses pengiraman TKI apa entah salah dari SDM dari TKI
tersebut yang pasti pemerintah tidak boleh mengirimkan TKI yang sembarangan
dalam arti illegal, karna itu sangat berbahaya bagi TKI-TKI yang berada diluar
sana, disamping kurang pantauan dari pemerinta itu sendiri, dan juga
kenyamanan,kelayakan pada pekerja.
Kewajiban Negara Indonesia dalam
pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : “segala warga Negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Tidak lumrah rasanya kita
mengenal pelanggaran hukum sperti contoh kecil yaitu menyebrang jalan yang
sudah di sediakan yaitu zebra cross, pihak penyebrang jalan tidak
habis-habisnya melanggar peraturan ini, sungguh rasanya sangat disepelakan
sekali peraturan ini, dari mulai anak-anak sampai dewasa tetap saja melanggar
peraturan ini dan akibatnya bila sudah melanggar pertama, kemacetan yang
terjadi di jalan, kedua terjadinya korban tabrak lari, dan pihak penyebrang
jalan yang tak menyebrang di zebra cross inilah yang menjadi korban karena
melanggar peraturan, lalu Trotoar banyak troatoar yang masih di salah gunakan
disini, dari untu berjualan, sampai pengendara motor ikut menapaki kendaraannya
disini,jika trotar ini digunakan sebagai mana mestinya yaitu untuk mejalan
kaki, mungkin akan berkurang kemacetan yang ada diindonesia, misalnya mengurang
kendaraan pribadi untuk keluar menuju kendaraan umum karena fasilitas trotoar
yang ada di Indonesia sangatlah menunjang, jika perlu sepertiga jalan raya di
gunakan untuk trotoar untuk jalanan yang rawan macet dan akses perkantoran, kampus-kampus,
dll sungguh baik jika negeri ini semua warganya menjalankan dan menertiban
ketertiban yang telah di buat oleh pemerintah, contoh kasus lagi pengendara
motor yang dibawah umur 17 tahun tidak boleh mengendarai motor
karena tidak punya SIM. Banyak sekali anak-anak yang belum mempunyai SIM yang
masih berkeliaran, bahkan balapan di jalan raya, disamping sosialisasi yang
kurang dari pihak yang berwenang, jika anak-anak dibawah umur mengalami
kecelakaan siapa yng repot? Orang tualah yang berhak mengawasi setidaknya
menjaga agar tidak mengendarai motor ke jalan raya karena takut terjadi
kejadian-kejadian yang tidak diinginkan oleh siapapun.
Contoh perlakuan lain yang melanggar
peraturan di kalangan atas yaitu maraknya kasus karupsi di Negara kita, sungguh
tidak habis-habisnya Negara kita di gerogoti oleh pihak-pihak yang seenaknya
sendiri tidak memikirkan rakyat. Tidak hanya korupsi suap pin sepertinya sudah
seperti kejadia yang biasa, Tender-tender yang di sediakan oleh pemerintah jika
pengusaha ingin menang otomatis pihak penguasaha mengeluarkan suap untuk
memenangkan tendernya itu, seharusnya tidak, seperti itu karena akan
mempengaruhi kualitas dari bahan proyek dari kualitas semestinya karena
anggaran tersebut terpotong oleh pihak-pihak yang menerima suap dan dampaknya
baru 1tahun atau 2tahun kualitasnya sudah rapuh kalau kejadian seperti ini
pihak mana saja yang akan di rugikan. Indonesia sangat perlu pemiimpin yang tegas dalam mengenai masalah hukum
jangan main-main mengenai masalah ini.
sumber:
http://brainly.co.id/tugas/199752
http://edukasi.kompasiana.com/2014/04/10/hak-dan-kewajiban-warga-ri-646020.html
sumber:
http://brainly.co.id/tugas/199752
http://edukasi.kompasiana.com/2014/04/10/hak-dan-kewajiban-warga-ri-646020.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar