USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Usaha mikro, kecil dan menengah telah diakui sangat strategis dan

penting tidak hanya bagi pertumbuhan ekonomi tetapi juga untuk pembagian

pendapatan yang merata. Karena peranannya yang sangat strategis dan penting,

Indonesia memberikan perhatian khusus bagi perkembangan-perkembangan

mereka, termasuk membina lingkungan dengan iklim usaha yang kondusif,

memfasilitasi dan memberikan akses pada sumberdaya produktif dan memperkuat

kewirausahaan serta daya saingnya.Untuk memperkuat UMKM, salah satu strategi yang penting adalah kemitraan. Untuk membentuk kemitraan-kemitraan ini, peranan pemerintah dan

instansi-instansi pendukung lainnya adalah strategis dan penting. Peranan

pemerintah dapat dilakukan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif untuk

menciptakan kemitraan dan dapat pula memberikan fasilitas dan dukungandukungan lain seperti misalnya fasilitas penciptaan keserasian (match making),

menyediakan bantuan keuangan dan keperluan-keperluan yang lainnya untuk

menjembatani kemitraan antara kedua pihak tersebut.

Disamping pemerintah, peranan perusahaan-perusahaan besar untuk

memberikan suatu dukungan dan menyisihkan sebagian dari keuntungan bersih

mereka guna pengembangan UMKM uang dikenal dengan Corporate Social

Responsibility (CSR) mungkin juga perlu dilanjutkan. Pembinaan CSR untuk

pengembangan UMKM telah menjadi salah satu pilihan strategis banyak negara

berkembang agar supaya memperkuat dan meningkatkan daya saing UMKM.

Sudah diakui bahwa perusahaan-perusahaan besar tidak akan tumbuh

berkembang dengan baik tanpa dukungan UMKM. Oleh karena itu, UMKM

dan perusahaan-perusahaan besar harus selalu bekerjasama satu sama lain

agar memanfaatkan peluang-peluang demi pertumbuhan dan kemakmuran

masyarakat.

 

KENDALA-KENDALA YANG  DIHADAPI DALAM KEGIATAN UMKM

A. Faktor Internal

1. Kurangnya Permodalan dan Terbatasnya Akses Pembiayaan

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UKM, oleh karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi. Persyaratan yang menjadi hambatan terbesar bagi UKM adalah adanya ketentuan mengenai agunan karena tidak semua UKM memiliki harta yang memadai dan cukup untuk dijadikan agunan.

Terkait dengan hal ini, UKM juga menjumpai kesulitan dalam hal akses terhadap sumber pembiayaan. Selama ini yang cukup familiar dengan mereka adalah mekanisme pembiayaan yang disediakan oleh bank dimana disyaratkan adanya agunan. Terhadap akses pembiayaan lainnya seperti investasi, sebagian besar dari mereka belum memiliki akses untuk itu. Dari sisi investasi sendiri, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan apabila memang gerbang investasi hendak dibuka untuk UKM, antara lain kebijakan, jangka waktu, pajak, peraturan, perlakuan, hak atas tanah, infrastruktur, dan iklim usaha.

 

2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan kualitas SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan keterbatasan kualitas SDM-nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya.

 

3. Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Pasar

Usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, ditambah lagi produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik.

 

4. Mentalitas Pengusaha UKM

Hal penting yang seringkali pula terlupakan dalam setiap pembahasan mengenai UKM, yaitu semangat entrepreneurship para pengusaha UKM itu sendiri.[17] Semangat yang dimaksud disini, antara lain kesediaan terus berinovasi, ulet tanpa menyerah, mau berkorban serta semangat ingin mengambil risiko.[18] Suasana pedesaan yang menjadi latar belakang dari UKM seringkali memiliki andil juga dalam membentuk kinerja. Sebagai contoh, ritme kerja UKM di daerah berjalan dengan santai dan kurang aktif sehingga seringkali menjadi penyebab hilangnya kesempatan-kesempatan yang ada.

 

5. Kurangnya Transparansi

Kurangnya transparansi antara generasi awal pembangun UKM tersebut terhadap generasi selanjutnya. Banyak informasi dan jaringan yang disembunyikan dan tidak diberitahukan kepada pihak yang selanjutnya menjalankan usaha tersebut sehingga hal ini menimbulkan kesulitan bagi generasi penerus dalam mengembangkan usahanya.

 

B. Faktor Eksternal

1. Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif

Upaya pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dari tahun ke tahun selalu dimonitor dan dievaluasi perkembangannya dalam hal kontribusinya terhadap penciptaan produk domestik brutto (PDB), penyerapan tenaga kerja, ekspor dan perkembangan pelaku usahanya serta keberadaan investasi usaha kecil dan menengah melalui pembentukan modal tetap brutto (investasi).[19] Keseluruhan indikator ekonomi makro tersebut selalu dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan pemberdayaan UKM serta menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.[20]

Kebijaksanaan Pemerintah untuk menumbuhkembangkan UKM, meskipun dari tahun ke tahun terus disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Hal ini terlihat antara lain masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dan menengah dengan pengusaha-pengusaha besar.

Kendala lain yang dihadapi oleh UKM adalah mendapatkan perijinan untuk menjalankan usaha mereka. Keluhan yang seringkali terdengar mengenai banyaknya prosedur yang harus diikuti dengan biaya yang tidak murah, ditambah lagi dengan jangka waktu yang lama. Hal ini sedikit banyak terkait dengan kebijakan perekonomian Pemerintah yang dinilai tidak memihak pihak kecil seperti UKM tetapi lebih mengakomodir kepentingan dari para pengusaha besar.

 

2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha

Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, tak jarang UKM kesulitan dalam memperoleh tempat untuk menjalankan usahanya yang disebabkan karena mahalnya harga sewa atau tempat yang ada kurang strategis.

 

3. Pungutan Liar

Praktek pungutan tidak resmi atau lebih dikenal dengan pungutan liar menjadi salah satu kendala juga bagi UKM karena menambah pengeluaran yang tidak sedikit. Hal ini tidak hanya terjadi sekali namun dapat berulang kali secara periodik, misalnya setiap minggu atau setiap bulan.

4.Implikasi Otonomi Daerah

Menurut UU No. 22 Tahun 1999 otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik kuar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain (Pasal 7 UU No. 22 Tahun 1999). Disamping pemerintah daerah juga dituntut untuk memiliki kewajiban dalam mengembangankan bidang-bidang koperasi, industri dan perdagangan, penanaman modal, tenaga kerja, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, pertanahan, lingkungan hidup (Pasal 11).

 

Dalam kaitannya denngan pengembangan koperasi dan UKM dalam kerangka otonomi daerah, diatur sebagai suatu kewajiban kepala pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti yang ditegaskan dalam penjelasn pasal 43 UU No. 22. Secara lengkap disebutkan bahwa dalam upaya meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat kepala daerah berkewajiban mewujudkan demikrasi ekonomi dengan melaksanakan pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, yang mencakup permodalan, pemasaran, pengembangan teknologi, produksi, dan pengolahan serta pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia.

 

Untuk melaksanakan peran dan kewajibannya pemerintah daerah menggunakan sumber pendanaan pembagunan daerah yang diatur dalam UU No. 25 tahun 1999. Sumber pendanaan tersebut antara lain akan diperoleh dari pendapatan asli daerah, dan aperimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan. Saat ini, daerah mengandalkan sumberdaya alam sebagai sumber utama PAD di samping berbagai pajak daerah dan sumber penghasilan lainnya.

 

Dalam era otonomi daerah ini, kewenangan pemerintah pusat dalam hal pengelolaan sumberdaya berdasarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenanga Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai daerh otonom, dinyatakan hanya terbatas pada kebijakan yang bersifat norma, standar, kriteria, dan prosedur dengan ketentuan pelaksanaannya :

• Mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara,
• Menjamin kualitas pelayanan kualitas umum karena jenis pelayanan tersebut dan skala nsional,
• Menjamin keselamatan fisik dan non-fisik secara sentra baggi semua warga negara,
• Manjamin supermasi hukum nasional.

 Perubahan sistem nasional ini, akan memiliki implikasi terhadappelaku bisnis kecil dan menengah. Beberapa daerah dalam rangka meningkatkan otonomi daerah, berbagai pungutan-pungutan baru dikenakan pada UKM, sehingga biaya transaksi menjadi meningkat. Jika kondisi ini tidak segera dibenahi, maka akan menurunkan daya saing UKM. Permasalahan lainnya, semangat kedaerahan yang sempit, kadang menciptakan kondisi yang kurang menyenangkan bagi pengusaha yang berhasil dari luar daerah tersebut.

 

5. Implikasi Perdagangan Bebas

 Sebagaimana diketahui bahwa Asean Free Trade Area (AFTA) akan dimulai tahun 2003 dan Asia Fasific Economic Corporation (APEC) akan dimulai pada tahun 2010 (untuk negara maju) dan tahun 2020 (untuk negara berkembang). Hal ini berarti sejak terlaksananya liberalisasi perdagangan berbagai barrier bidang ekonomi da perdagangan akan dihapuskan dan terjadi pergerakan arus barang, uang dan modal secara cepat. Kondisi ini menuntut kesiapan semua pihak, baik pemerintah, pelaku bisnis maupun anggota masyarakat.

Dalam pertemuan APEC ke sembilan di Shannghai, para pemain negara APEC sepakat untuk mempercepat proses liberalisasi perdagangan dan investasi sesuai Deklarasi Bogor. Sementara itu pertemuan Menteeri Ekonomi ASEAN  bulan September 2001 yang lalu di Hanoi, juga telah memutuskan pelaksanaan secara efektif AFTA mulai Januari 2002. Untuk itu pemerintah perlu mendorong sektor swasta untuk memanfaatkan peluang perluasan passar di negara-negara anggota APEC dan ASEAN.

 

Jika dicermati lebih mendalam, liberalisasiperdagangan merupakan pedang bermata dua (double-edged swords). Disatu sisi, perdagangan bebas menyodorkan peluang(opportunities), melalui penurunan hambatan-hambatan tarif dan non tarif dan meningkatkan akses produk-produk domestik ke pasar internasional. Tapi di sisi lain, liberalisasi perdaganan juga sekaligus ancaman (threat),karena liberalisasi perdagangan menuntut penghapusan subsidi dan proteksi, sehingga proses liberalisasi sekaligus meningkatkan akses produk-produk asing di pasar dalam negeri.

 

Kunci utama dalam menghadapi persaingan usaha dalam pasar bebas adalah keberhasilan untuk menghadapi persaingan secara global.Kemampuan UKM untuk pengembangan daya saing akan menentukan keberhasilan dalam memanfaatkan peluang leberalisasi ekonomi dunia.

Dalam kontek perekonomian nasional Indonesia, akan memiliki daya saing yang tinggi apabila masing-masing daerah telah meningkatkan daya saingnya.  Untuk meningkatkan daya saing nasional perlu sinergi antar pelaku ekonomi, pelaku ekonomi dengan pemerintah, dan sinergi kebijakan antar wilayah. Di samping itu dalam menghadapi pasar bebas pelaku bisnis dituntut untuk kreatif dan berani bertindak secara tepat dan cepat. Untuk keperluan ini diperlukan ketersediaan informasi yang akurat.

 

Liberalisasi perdagangan akan berimplikasi luas terhadap usaha kecil dan menengah. Karena untuk menang bersaing dalam pasar global, maka UKM dituntut untuk melakukan proses produksi yang produktif dan efisien, serta dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan preferensi pasar global dengan standar kualitas yang lebih tinggi. Dalam era perdagangan bebas UKM tidak cukup hanya memiliki keungggulan komparatif (comparative advantage) namun yang terpenting adalah memiliki keungggulan kompetitif yang berkelanjutan (sutainable competitive advantage).

 

UKM dituntut untuk menghasilkan produk yang memiliki daya saing yang tinggi antara lain dengan kriteria : (1) produk tersedia secara teratur dan sinambung, (2) produk harus memiliki kualitas yang baik dan seragam, (3) produk dapat disediakan secara masal (Pigott, 1994). Bagi UKM yang berusaha dalam bidang agrabisnis untuk memenuhi persyaratan ini tidaklah mudah, karena masih besarnya faktor alam dan terbatasnya teknologi produksi dan processing dan sumberdaya manusia. Di samping itu UKM harus dapat memenuhi berbagai isu standar perdagangan internasional seperti : isu kualitas (ISO 9000), isu lingkungan (ISO 14000), isu Hak Asasi Manusia dan isu ketenagakerjaan. Kadang-kadang isu-isu ini digunakan secara tidak fair oleh negara maju sebagai hambatan (Non Tariff Barrier for Trade). UKM perlu mempersiapkan diri untuk mensiasati isu-isu tersebut.

 

Banyak ahli memprediksi, di era perdagangan bebas, sistem perdagangan dunia kemungkinan akan mempunyai kombinasi dari berbagai ciri berikut (dalam Dahuri,2000) :

Pertama, setiap negara akan melakukan medornisasi sistem produksi komoditas guna memenangkan persaingan. Modernisasi yang dimaksud akan dicirikan : (a) spesialisasi produk agar memiliki keunggulan komparatif, (b) peningkatan penggunaan input produksi, (c) konsolidasi dalam kepemilikan sistem produksi, (d) terjadi dualisme sistem distribusi komoditi, di tangan pedagang-pedagang kecil lokal dan tangan perusahaan besar skala regional, nasional, dan internasional yang bersifat capital intensive.

Kedua,  terjadi perubahan dalam processing produk-produk pangan, dengan kecenderungan bahwa : (a) berkembangnya brand name processed staples, (b) produk yang ditawarkan lebih mengarah pada produk olahan yang memiliki nilai tambah tinggi, (c) terjadi perubahan teknologi dalam industri pangan yang umumnya laborsaving dan mengancam terjadinya peningkatan pengangguran, (d) terjadinya konsentrasi kepemilikan dan ekspansi industri pengolahan pangan yang melahrkan internasionallisasi kapital di bidang agroindustri, mereka akan melakukan akuisisi perusahaan-perusahaan kecil yang ada sebagai alternatif terbaik dibandingkan melakukan investasi baru di negara-negara berkembang yang memiliki potensi pasar yang besar seperti Indonesia, (e) perusahaan-perusahaan besar akan berinvestasi pada bidang riset dan pengembangan (R & D) yang selanjutnya dipatenkan, sehinga menjadi sangat mahal untuk diakses bagi UKM.

Ketiga, terjadi berbagai pergeseran atas retailing of the agrofood chain pada yang biasa dikenal oleh masyarakat di negara-negara berkembang, seperti (a) supermaket dan hypermarket akan terus meningkatkan pangsa pasarnya dalam perdagangan pangan di tingkat lokal, (b) berkembanganya jaringan pemasaran yang terus meningkatkan pangsa pasarnya, sehingga kontrol produsen pangan atas harga manjadi lemah, (c) berkembangnnya perusahaan-perusahaan fast food untuk membuka outletnya di negara-negara lain dan umumnya diikuti dengan pengembangan industri hulunya.

Keempat, terjadinya pola pergeseran konsumsi pengan masyarakat dunia dengan dominasi atas konsumsi pangan dari negara-negara maju yang dikelola oleh perusahaan multinasional.

Kelima, terjadinya pergeseran pola perdagangan yang di-exercise oleh masing-masing negara. Negara-negara yang selama ini mengalami surplus pangan akan menggunakan pendekatan program bantuan pangan untuk mengalokasi surplusnya akan menggunakan pendekatan ekspor pangan. Akibatnya akan produk pangan dari negara-negara surplus akan membanjiri pasar lokal, sehingga akan mengancam produk lokal.

Keenam, berkembangnya ketergantungan pangan suatu negara atas negara lain, khususnya ketergantungan negara-negara non produsen pangan utama dunia.

6. Sifat Produk dengan Ketahanan Pendek

Sebagian besar produk industri kecil memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-produk dan kerajinan-kerajian dengan ketahanan yang pendek. Dengan kata lain, produk-produk yang dihasilkan UKM Indonesia mudah rusak dan tidak tahan lama.

 

7. Terbatasnya Akses Pasar

Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional.

 

8. Terbatasnya Akses Informasi

Selain akses pembiayaan, UKM juga menemui kesulitan dalam hal akses terhadap informasi. Minimnya informasi yang diketahui oleh UKM, sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap kompetisi dari produk ataupun jasa dari unit usaha UKM dengan produk lain dalam hal kualitas. Efek dari hal ini adalah tidak mampunya produk dan jasa sebagai hasil dari UKM untuk menembus pasar ekspor. Namun, di sisi lain, terdapat pula produk atau jasa yang berpotensial untuk bertarung di pasar internasional karena tidak memiliki jalur ataupun akses terhadap pasar tersebut, pada akhirnya hanya beredar di pasar domestik.

3. PERAN BANK DALAM MENGUPAYAKAN PERKEMBANGAN UMKM

Lembaga perbankkan berperan untuk memenuhi kebutuhan modal atau dana untuk menunjang kegiatan usaha, juga mempunyai peranan penting bagi perusahaan khususnya bagi perusahaan kecil atau usaha kecil. Usaha kecil mempunyai salah satu kelemahan kurang tertibnya dalam melakukan pencatatan dan lemah dalam menejemen. Kelemahan dapat membawa dampak terhadap penggunaan dana perusahaan tidak terkendali. Untuk menghindari pemborosan penggunaan dapat memanfaatkan untuk mengontrol penggunaan dana yaitu dengan menyimpan uang ke bank. Setiap mendapatkan uang segera dimasukkan ke bank sebelum digunakan dengan demikian penggunaan uang dapat sedikit terkontrol dalam penggunaanya. Bank juga bisa menjalin kerjasama dengan intitusi lain misalkan dengan lembaga pendidikan atau lembaga masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan terhadap UMKM.

 

 

 

REFERENSI:

http://dimasraditya08.blogspot.co.id/2013/05/usaha-mikro-kecil-dan-menengah.html